NCW Desak KPK Panggil Bupati Bintan

oleh -12 Dilihat
oleh
Ketua NCW Kepri,mulkan di diepan gedung Komisi Yudisial (KY) foto potretkepri.com

BATAM,potretkepri.com-Ketua National Corruption Watch (NCW) Provinsi Kepri,Mulkan,kembali mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memanggil Bupati Bintan ,Ansar Ahmad,untuk diperiksa terkait alih fungsi hutan lindung di Desa Gunung Kijang,Kabupaten Bintan ,Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

 

Aktivis anti korupsi Kota Batam ini menegaskan,masyarat mengharafkan agar KPK melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan tindak pidana korupsi terkait alih fungsi hutan lindung didaerah Bintan,mengingat pada beberapa tahun silam Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pernah mengadakan seminar ber tajuk ” jurnalis melawan korupsi” yang diadakan di Hotel Haris Batam Centre,Kota Batam.

 

“KPK perlu melakukan penyelidikan dan memanggil Bupati Bintan dan para pihak yang berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung itu,dengan demikian masyarakat dapat mengetahui ada atau tidak permasalahan yang timbul disana “ujarnya di Batam Centre,pada Selasa (26/8/2014).

 

Selain alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan jalan,diduga Pemkab Bintan melakukan pembohongan public dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2005.

 

Dalam temuan rombongan anggota DPD RI yang kala itu berkunjung ke Bintan menemukan sejumlah persoalan yang timbul di Bintan termasuk pembiayaan pembangunan jalan yang dikabarkan dibiayai salah satu perusahaan didaerah itu,namun Pemkab Bintan menganggarkannya pada APBD tahun 2005.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya,Bupati Kabupaten Bintan,Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad,diduga melanggar aturan Menteri Kehutanan (Menhut) Undang-Undang (UU) nomor 41 tahun1999 tentang kehutanan , pasal 19 dan Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 2000.

 

Yang mana Bupati Bintan diduga mengalihkan fungsikan hutan lindung di Desa Galang Batang ,Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk pembuatan jalan

 

Dugaan ini terungkap pada kunjungan kerja (kunker) anggota DPD RI tahun 2006 silam ke Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri dengan pokok kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU bidang pertambangan,lingkungan hidup, dan kehutanan

 

Anggota DPD RI ketika itu yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kota di Provinsi Kepri,terdiri dari enam orang,yaitu :Hendri Frankim sebagai (koordinator) ,K.H Sofyan,Aryanti Baramuli Putri,Nurmawati Bantilan,Yofie Sangkot Batubara,Mediati Hafni Hanum dan Zairin Kasim

 

Dalam laporan kunjungan kerja panitia AD Hoc II DPD RI ke Provinsi Kepri tersebut tertuang,temuan beberapa permasalahan tentang pengalih fungsian hutan lindung di Kabuten Bintan.

 

Memang, menurut SK Menhut nomor .688/KPTS-II/1990 tentang penggunaan koridor di hutan lindung saat itu diperbolehkan ,tetapi terlebih dahulu harus melalui kajian Analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal)

 

Kendatipun begitu ,SK-Menhut tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku lagi (dicabut),melalui SK Menhut nomor 352/Menhut-II/2004 yang menegaskan bahwa pembuatan jalan / koridor dihutan lindung dilarang

 

Dalam resume yang dibuat anggota DPD RI ini memuat adanya informasi yang menyatakan bahwa bahwa Bupati Bintan telah mengeluarkan surat pelepasan untuk pembuatan jalan diatas hutan lndung dengan nomor 234/PEM/2005 tanggal 9 Agustus 2005,(perihal pelepasan sebagian kawasan lindung untuk pembangunan jalan umum di Gunung Kijang )

 

Melihat kejadian ini,anggota DPD RI dalam resume hasil kunjungan kerjanya menegaskan bahwa kebijakan Bupati Bintan tersebut jelas-jelas menyalahi aturan,karena yang berhak melakukan pelepasan atas areal hutan lindung untuk peruntukan lain adalah Menteri Kehutanan (Menhut) sebagaimana diatur dalam UU nomor 41 tahun 1999 tentang hutan,pasal 19 dan PP nomor 34 tahun 2000

 

Terkait ini,Bupati Bintan Ansar Ahmad belum dapat dimintai tanggapan.sedangkan anakbuahnya Ali Bazar,Kasubag Publikasi Pemkab Bintan tidak memberi tanggapan.(amran)