Batam,potretkepri.com-DPRD Kota Batam menggelar sidang paripurna pembahasan Ranperda RPJMD Kota Batam ,tahun 2021-2026.Dalam paripurna ini , DPRD Batam mendengar serta menyimak jawaban Wali Kota Batam , dalam jawaban tertulis ini Wali Kota Batam , HM Rudi merinci poin-poin yang sebelumnya disampaikan sembilan fraksi.
Rudi , mengatakan bahwa menyangkut dengan perihal kemiskinan .gini rasio dan pemerataan infrastruktur wilayah sudah menjadi prioritas pihaknya dan dapat dilihat dalam misi 1,2 dan 4 ,demikian diutarakan Rudi menjawab pandangan umum dari fraksi PDI-P.
“Untuk gini rasio dalam misi 1 telah di dituangkan melalui 4 sasaran dan 6 strategi, sedangkan untuk angka kemiskinan telah dituangkan dalam misi 3 melalui 3 sasaran dan 5 strategi, serta untuk pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata telah dituangkan dalam misi 4 melalui 3 sasaran dan 3 strategi,” jelas Rudi secara tertulis, Kamis di ruang Serbaguna, DPRD Kota Batam.
Sementara perihal sektor perdagangan, pariwisata dan realisasi investasi yang merupakan salah satu unggulan pemerintah Kota Batam terutama dalam covid-19 strategi yang dilakukan pemerintah, antara lain, memberi kemudahan perizinan, penguatan UMKM dan industri, serta relaksasi pajak daerah dan insentif kepada UMKM terdampak covid-19.
“Dalam hal pengembangan sumberdaya manusia kami sangat sependapat, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kota batam, komitmen pengembangan sumber daya manusia itu sudah kami tuangkan dalam misi 3 melalui 8 sasaran dan 17 strategi. Sekaligus menjawab 8 pemandangan umum dari fraksi Gerindra,” paparnya.
Sementara, untuk target capaian yang dibuat dalam RPJMD Kota Batam, pihaknya kata Rudi sudah menganalisa dengan melibatkan stakeholder terkait Kota Batam, antara lain perangkat daerah Kota Batam, BPS Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri dan BP Batam serta perwakilan dunia usaha.
Berkaitan dengan aksesibilitas teknologi informasi di wilayah hinterland, Pemko Batam sebutnya, terus meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak swasta. “Pemerintah Kota Batam selalu berusaha dengan berkoordinasi, memfasilitasi, dan bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut demi mengatasi permasalahan aksesibiltas teknologi dan informasi khususnya di wilayah hinterland,” jelasnya.(***)
