Batam,potretkepri.com- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batam,Rudi Panjaitan,tidak bersedia memberitahukan besaran anggaran dana publikasi ,iklan ,pemotretan untuk media online tahun anggaran 2025.
Rudi Panjaitan kelihatannya tidak menyukai jika menyinggung berkaitan dengan anggaran.bahkan terkesan tersinggung dengan pertanyaan yang dikirimkan media ini berbentuk screenshot terkait temuan BPK RI Perwakilan Kepri disejumlah OPD Pemko Batam termasuk temuan anggaran pada perjalanan dinas Kominfo Batam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batam tersebut diyakini naik pitam hingga berkirim pesan WhatsApp dengan berkata ‘kok ngegas disitu’ ?padahal yang dikirimkan awa media hanya berupa pesan konfirmasi melalui pesan WhatsApp.
“ temuan tahun berapa ini,kan tahun 2023 sudah ditindak lanjuti dan bahkan kemaren tahun lalu, adanya kesalahan pembayaran oleh bendahara sudah dikembalikan makanya saya tanya kapan? kok nge gas disitu “ jawab Rudi melalui pesan WhatsApp seolah terbakar emosi atau kebakaran jenggot.tak lupa ia berpesan untuk rajin rajin membaca.
“anda kemana aja itu dan itu publikasi tahun kemaren”sambung pesan WhatsApp yang dikirimkan Kadis Kominfo Batam tersebut (23/6/2025).
Pelayanan dan tindakan Kepala Dinas Kominfo Batam yang bungkam tidak transparan terhadap anggaran yang dikelolanya tersebut dianggap berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, atau dikenal sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), adalah dasar hukum di Indonesia yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik.
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) adalah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Jika merujuk pada UU KIP tersebut patut diduga ketertutupan Kadis Kominfo Batam terkait informasi anggaran yang diperlukan awa media dipandang tidak hanya berseberangan dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ,tetapi patut diduga merupakan sebuah gambaran “arogansi “ dari “kekuasaan dalam jabatan,” sehingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam maupun unit Tipikor Polda Kepri diminta untuk melakukan penyelidikan terkait pengelolaan anggaran di Dinas Kominfo Batam .
Rudi Panjaitan menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batam sejak tanggal (31/3/2023 ) dilantik oleh mantan Wali Kota Batam HM Rudi.(as)
