Batam,potretkepri.com-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam triwulan I dan memasuki awal triwulan II Tahun Anggaran 2026 dilaporkan hanya mampu mencapai diangka kisaran 25 hingga 30 persen saja. Angka ini tentu saja memantik kekhawatiran publik terhadap kemampuan Pemerintah Kota Batam dalam mengejar target ambisius sebesar Rp2.587.671.406.645.
Capaian yang tergolong rendah di fase awal tahun anggaran ini 2026 ini menuai sorotan tajam terhadap kinerja jajaran Pemko Batam, khususnya di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, serta instansi teknis pengelola pendapatan, yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
Sejumlah kalangan menilai, jika tren ini terus berlanjut tanpa langkah percepatan yang terukur dan agresif, maka target PAD Kota Batam tahun 2026 berpotensi besar tidak tercapai bahkan diyakini terancam gagal.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari efektivitas tata kelola pendapatan daerah. Kalau di awal tahun saja sudah tertinggal jauh, maka publik berhak mempertanyakan strategi dan keseriusan pemerintah,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Batam kepada media ini di Lakopi,Tiban,pada Selasa (28/04/2026).
Realisasi capaian yang dinilai belum maksimal dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah ini memicu beragam penilaian,apalagi Batam kota industri, perdagangan dan jasa memiliki basis ekonomi yang kuat untuk menopang peningkatan PAD.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius,apakah mungkin hal ini dipicu dari lemahnya pengawasan yang kemudian berdampak pada kebocoran potensi pendapatan atau justru karena ketidak mampuan dalam mengeksekusi strategi optimalisasi pajak daerah?
Lemahnya capaian PAD di pertengahan triwulan II ini menjadi sorotan terhadap kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.publik menilai perlu adanya langkah konkret untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah berjalan cepat dan terukur untuk dalam mengejar target.
“Jangan sampai target hanya angka di atas kertas tanpa strategi nyata di lapangan. Jika tidak ada evaluasi menyeluruh, maka kegagalan target PAD bisa berdampak langsung pada pembangunan dan juga pelayanan publik” tambah mereka.
Pencapaian PAD yang dipandang rendah di fase awal,berpotensi mengganggu berbagai program prioritas daerah. Yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, hingga dukungan terhadap sektor ekonomi lokal.
Publik menilai dan meminta Pemerintah Kota Batam untuk membuka secara rinci sektor mana saja yang mengalami stagnasi atau penurunan, serta langkah konkret yang akan diambil untuk mengejar ketertinggalan dari ambisi target tersebut dan jangan sampai berkembang krisis kepercyaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(red)
