BATAM,potretkepri.com-Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Batam ,didesak untuk melakukan penyelidikan penerimaan pajak daerah kota Batam tahun anggaran 2014 dan sebelumnya.permintaan ini diutarakan Ketua National Corruption Watch (NCW) Kepri , Mulkan, kepada media ini di Batam Centre,Rabu (15/4).
Penerimaan pajak daerah yang dia maksud,terdiri dari pajak Hotel, Restoran , hiburan ,pajak parkir,Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Mulkan menegaskan,Dipenda Kota Batam diketahui memiliki piutang pajak PBB-P2 Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp.191.946.410.120;dana ratusan miliar itu ternyata belum tervalidasi.
Menurut Mulkan,pajak penerimaan dari parkir khusus yang dikelola Dipenda Batam dipercaya cukup besar,kendati demikian,untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 belum diketahui pendapatan pajak dari sektor per parkiran.” untuk pendapatan dari parkir khusus belum diketahui jumlahnya berapa,padahal itu lahan basah yang pendapatannya tentu saja berjumlah besar”ujarnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam , melalui anak buahnya,Januar,kepada media ini diruangan kerjanya mengatakan.terkait piutang pajab PBB-P2 bernilai ratusan miliar tersebut tetap dilakukan verifikasi.namun piutang tersebut tidak mungkin bisa diterima seratus persen,sebab diantara WP ada yang tidak ada jawaban meski pihaknya telah mengirimkan surat kepada alamat WP tersebut.
Sebelumnya diberitkan.Dalam berita acara serah terima pengalihan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PPB-P2) dan aset sitaan kepada dinas pendapatan daerah diketahui,bahwa data piutang PBB-P2 pemerintah Kota Batam yang diserahterimakan pada tanggal 4 Januari 2015 adalah sebesar Rp.191.946.410.120;dengan jumlah tagihan yang diterbitkan dari tahun 1994 hingga tahun 2012 sebanyak 739.630.
Hasil konfirmasi kepada Kepala sub bagian TU UPT pelayanan PBB-P2 sebagaimana yang tertuang dihasil pemeriksaan BPK RI nomor 3.B / LHP / XVIII .TJP/05/2014 tanggal 6 Mei diketahui bahwa proses validasi atas piutang itu belum selesai dilaksanakan dengan alasan banyaknya data yang tidak valid,seperti alamat wajib pajak (WP) yang tidak lengkap,surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang diterbitkan dua kali untuk objek pajak yang sama dan beberapa WP yang telah membayar PBB-P2 tetapi masih tercacat piutangnya.Kemudian terdapat perbedaan data piutang hardcofy dengan sistem yang dialihkan ke Dinas pendapatan daerah,serta terdapat nomor objek pajak (NOP) induk yang telah dipecahkan ditahun tertentu tetapi masih ditagihkan untuk NOP induk tersebut ditahun berikutnya.
Proses validasi data piutang PBB-P2 yang dilakkan oleh Dispenda sampai dengan pemeriksaan berakhir belum tuntas dilaksanakan.Selain itu,Dispenda sedang melakukan proses lelang untuk pendataan,pemuktahiran data,dan pemetaan data PBB yang difokuskan untuk tiga kecamatan.Yaitu,Batam Kota , Sekupang , Lubuk Baja di tahun 2014.
Kondisi itu tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan.bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,menyajikan setiap fakta secara jujur serta diverifikasi.informasi mungkin relevan ,tetap jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi secara potensial dapat menyesatkan.
Sejalan dengan penerapan basis akural,aset dalam bentuk atau beban dibayar dimuka diakui ketika hal klaim untuk menndapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.Kondisi ini mengakibatkan nilai piutang PBB-P2 yang disajikan dalam neraca Pemko Batam per 31 Desember 2013 sebesar Rp.191.946.410.120;belum divalidasi.
Hal itu terjadi dikarenakan koordinasi terkait validasi angka PBB-P2 antara Dispenda dengan KPP Pratama belum ada.terkait masalah ini,Kadispeda Kota Batam menyatakan bahwa piutang PBB-P2 telah berkurang sebesar Rp.22.149.431.128;dan selajutnya akan berkoordinasi dengan KPP Pratama dalam menyelesaikan piutang PBB-2.untuk hal ini,BPK-RI menyarankan Walikota mengintruksikan Kadispeda untuk melakukan validasi angka PBB-P2 dengan KPP Pratama.(as)
