Karimun, Potretkepri.com – Statement Bupati Karimun, H Aunur Rafiq yang menyinggung soal ajakan pilkada santun tanpa lapor sana-sini menuai ktirikan dari sejumlah golongan masyrakat, khusunya dikalangan penggiat anti korupsi di Kepulauan Riau,
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Covid-19 pada Selasa Siang (16/06/2020), Rafiq mengajak agar tidak ada pihak yang berdengki hati serta mengutamakan adu gagasan.
” Yang penting kita berpolitik secara baik dan santun. Kita sampaikan lah program dan gagasan, bagaimana visi-misi, akan kita ke manakan Karimun, itu aja yang sekarang. Bukannya saling hujat, saling hasud, iri, dengki, lapor sana lapor sini, bukan itu,” kata Rafiq usai rakor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, seperti dilansir dari suryakepri.com.
Komentar politik Calon Bupati petahana inipun menuai kritikan dari Edy Sp, penggiat anti korupsi kepri. pria yang ikut mengawal kasus dugaan suap DID di KPK, yang menyeret nama sang kepala daerah itu.
” Apa yang disampaikan Bupati itu bagus, tapi kita juga jangan sampai berhalusinasi. jika ada pihak yang melaporkan dugaan korupsi seorang kepala daerah, jangan lantas itu disebut sebagai hujatan, hasutan. apalagi kita tahu bersama, kasus yang menyeret nama Bupati Karimun dalam Operasi tangkap tangan KPK pada Dua orang staff kementerian keuangan “menyeret” namanya hingga kepersidangan TIPIKOR suap Dana Insentif Daerah 2018, ingat pak, kasus yang menyeret nama bapak masih berproses di KPK,” ujar Edy dibilangan Meral, Rabu (17/06/2020).
Edy juga menilai, selama kepemimpinan Aunur Rafiq sebagai Bupati, banyak program positif yang tercapai, namun juga hal negatif yang perlu dimintai pertanggung jawaban.
” Selama kepemimpinan beliau, saya akui banyak juga hal positif yang sudah dicapai. Namun jangan langsung berbangga hati dan menjadikan hal positif itu sebagai penutup kesalahan. Kesalahan harus tetap dipertanggung jawabkan bukan malah menjadi bahan untuk mendapat empati masyarakat yang tidak tahu akar permasalahan seakan-akan dirinya merasa terdzolimi,” cetusnya.
Selai itu, Edy juga mempertanyakan janji-janji Aunur Rafiq saat Kampanyenya di priode pertama, khusunya peningkatan investasi, SDM serta peluang lapagan kerja bagi masyarakat Karimun.
” Dahulu, beliau pernah mengatakan akan fokus pada peningkatan Investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal, namun faktanya, dikalangan pengusaha, Karimun seakan “zona merah” Investasi, kenapa demikian pak bupati?. Banyak perusahaan yang ada malah melakukan pengurangan karyawan. Serta peningkatan SDM, yang ada, hingga saat ini, Pemda Karimun tidak memiliki Balai Latihan Kerja yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat karimun dan gratis. Yang ada sekarang ini, banyak bermunculan perusahaan sertifikasi tenaga kerja yang mematok biaya tiga hingga empat jutaan. ini seharusnya menjadi PR bagi siapapun yang menjadi kepala daerah,” pungkasnya.(Red/Boy)
Hingga saat ini, Calon Bupati dari petahana masih mendominasi di pilkada Karimun Desember 2020 mendatang. Sejumlah nama sudah di issuekan bakal maju, namun sampai saat ini belum ada yang berani mendeklarasikan diri. (red/dian)
