Karimun, Potretkepri.com – Meskipun Komisi II DPRD Karimun telah memanggil BPKAD, BUD, Dinas Perkim dan Dinas PU dalam rapat lintas Komisi, Belasan Proyek ternyata belum dibayarkan.
Dalam pesan elektroniknya, Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Karimun, Isnaini jika proses pencairan masih menunggu waktu dan review.
” Wa’alaikumsalam, Insya’Allah dalam minggu ini sudah ada yang diproses untuk pencairan, bagi yang sudah selesai di review,” tulis nya lewat pesan elektronik, Selasa (05/05/2020).
Informasi yang disampaikan Isnaini inipun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat lintas Komisi DPRD setempat.
Dalam kesimpulan Hearing yang dirilis oleh Adi Hermawan, Anggota dewan dari Partai Hanura, disampaikan jika 13 Proyek di Dinas PERKIM telah selesai di review dan tinggal proses pencairan.
Hal inipun tentunya membuat kecewa para rekanan Dinas PERKIM.Salah satunya Bayu, Direktur CV Satriani sebagai pelaksana pekerjaan semenisasi pada tahun anggaran 2019.
” Kemarin katanya sudah selesai Review dan tinggal mengantar ke BPKAD untuk proses pencairan, sekarang malah lain lagi yang disampaikan. Ada apa ini sebenarnya?, Kalau kami telat dalam pelaksanaan, kami di denda. Tapi sekarang hak kami sangat sulit dibayarkan. Mohon kepada Bupati, agar melakukan evaluasi ulang terhadap kinerja kepala dinasnya. Jangan dibiarkan seperti inilah, kami rugi, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian kami?,” Ujar Bayu.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini, Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Bupati Karimun tahun anggaran 2019 telah diparipurnakan pada tanggal 22 April 2020. Dalam LKPJ dinyatakannya jika proyek Dinas Perkim tahun itu telah terealisasi.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Junaidi, saat ditemui diruang kerjanya mengatakan jika kegiatan fisik dinas perkim seharusnya terbayarkan di akhir Januari 2020.
” Semestinya akhir Januari silam sudah dibayarkan,” ucapnya diruang kerjanya, Kamis (30/04/2020).
( Dian b.s )
