Batam,potretkepri.com-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam , meminta supaya BP-Batam diaudit dan selama audit berjalan BP-Batam jangan diperbolehkan untuk menjual atau mengalokasikan lahan kepada siapapun.
Demikian disampaikan ,anggota Komisi I DPRD Batam, Harmidi , usai mengikuti rapat pertemuan antara Kepala BP-Batam dan rombogannya bersama dengan DPRD Batam, Selasa (12/4/16).
Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) yang duduk di komisi bidang hukum dan pemerintahan ini berkata sependapat dengan pendapat petinggi-petinggi negeri ini yang sebelumnya membahas persolan yang timbul pada pengalokasian lahan yang selama ini ditenggarai pihak-pihak yang mencari keuntungan meski itu bertentangan dengan peraturan dalam rangka pengalokasian lahan.
” kita sependapat dengan dugaan bahwa di BP-Batam ada sepekulan lahan , oknum-oknum mafia yang mencari keuntungan dari pengalokasian lahan . baik oknum pegawai BP-maupun pihak-pihak lain ” ujarnya.
Selain itu , dia tidak sependapat dengan ucapan Kepala BP-Batam yang mengatakan bahwa Dewan Kawasan itu tidak ber`urusan dengan DPRD Batam melainkan hanya dengan Komisi VI DPR RI,dengan alasan bahwa setiap persoalan yang dialami warga Batam sudah pasti mengadu kepada DPRD Batam bukan ke Komisi VI DPR RI.
” DPRD Batam sudah pasti ber urusan dengan BP-Batam , kan setiap persoalan yang timbul terkait lahan ,sudah pasti warga mengadu ke DPRD Batam , bukan ke Jakarta . Memang selama ini pejabat BP-Batam sangat susah untuk menghadiri undangan jika diundang menghadiri RDP,jangan Kepala BP-Batam , sekelas Dir lahan saja tidak mau datang ” sambungnya.
Sementara itu , Kepala BP-Batam , Hartanto Reksodipoetro , menolak berkomentar tentang adanya dugaan sepekulan lahan atau mafia lahan yang berkecimpung disekitar BP-Batam . Kepala BP-Batam yang baru dilantik itu hanya berkata sedikit saja , dengan ucapan . ” nanti – nanti kita pasti jumpa , untuk itu belum bisa saya jawab ” katanya sambil berlalu menuju mobil yang tengah menunggunya. (as)
