Batam,potretkepri.com-Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Muhammad Sani , meminta pemerintah untuk tidak mengubah ke istimewaan yang milik Batam saat ini,yaitu Free Trade Zone (FTZ).Gubernur berkata,persoalan tumpang tindih kewenangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghapus segala keunggulan yang telah dimilik Batam.
” mengenai soal tumpang tindih kewenangan tidak seharusnya dibuat menjadi dasar untuk mengubah dan menghapus ke istimewaan Free Trade Zone dirubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).harusnya ini yang perlu pembahasan dilakukan kembali ” Demikian dia utarakan dihadapan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan,Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri di Gedung Graha Kepri, Batam Centre,Kamis (18/2).
Menanggapi ucapan Gubernur tersebut,Menkopolhukam Luhut Panjaitan menjawab supaya pemerintah provinsi Kepri ikut memberikan masukan serta harafan seperti apa untuk dia sampaikan kepada Presiden,sebab pembahasan status FTZ Batam serta BP-Batam dalam kajian Universitas Indonesia.(as)
