Batam,potretkepri.com-Gubernur Kepulauan Riau,Ansar Ahmad,diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak transparan bahkan cenderung tertutup terhadap pengelolaan anggaran dan tertutup terhadap informasi yang diperlukan awa media.Apalagi jika diamati,pelayanan pejabat tertentu dilingkungan Kominfo Kepri diyakini tebang pilih terhadap media bahkan seolah menutup pintu terhadap media-media redaksi Kota Batam.
“Kominfo Kepri jika diamati seperti menganak tirikan media redaksi Batam,bahkan terlihat cenderung tertutup, pelayanan ini mulai terlihat sejak Hasan menjabat Kadis dan Basor sebagai PPTK .cara-cara pelayanan seperti ini perlu disorot karena suara dari Kota Batam sangat banyak yang memilih Ansar Ahmad sebagai Gubernur ,begitu media-media asal Kota Batam memberitakan Ansar dengan baik.sehingga hal-hal seperti ini yang harus diketahui Kominfo Kepri“ demikian suara-suara yang terucap dari sejumlah awa media saat kongkow-kongkow ngopi bareng di Kota Batam,pada Selasa (4/6/2024).
Gubernur Kepri Ansar Ahmad dipandang perlu mengetahui bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri tahun APBD 2024 diyakini lebih parah dari tahun sebelumnya.
Dimana jika ditahun-tahun anggaran sebelumnya pernah viral isu media fiktif diduga dipelihara Kominfo Kepri dan adanya ucapan yang dilontarkan Kadis Kominfo Kepri bahwa media akan mati tanpa bantuan pemerintah,bungkamnya pejabat dilingkungan Kominfo Kepri seperti PPTK Basor memberikan gambaran pelanyanan Kominfo Kepri tahun 2024 lebih parah lagi dari sebelumnya.
Sekedar informasi menyangkut pengelolaan anggaran media,sebelum Kadis Kominfo Hasan tersandung masalah hukum di Polres Bintan yang bersangkutan amat sulit dihubungi,sama halnya dengan PPTK Basor teramat sulit dihubungi dan tertutup soal pengelolaan anggaran,sehingga besaran dana anggaran yang dikelola Kominfo Kepri APBD 2024 tidak dapat diketahui dengan benar.Berkaitan dengan ketertutupan ini awa media pun susah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Sementara itu,informasi beredar bahwa besaran dana publikasi Kominfo Kepri tahun anggaran 2024 sebesar Rp40 miliar rupiah,angka ini sama dengan ketika Gubernur kepri Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2024 di di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, pada Selasa (2/1/2024) silam.
Itu artinya,pengelolaan dana publikasi Kominfo Kepri senilai Rp40 miliar ini harunsya dikelola secara adil dan merata secara khusus terhadap media redaksi yang ada di Provinsi Kepri dan terverikasi di Dewan Pers.namun kini pengelolaan dana Kominfo Kepri ini tengah diterpa isu berkembang dengan ragam asumsi,Dari munculnya dugaan anggaran tersebut mengalir kepada media tertentu dengan kata lain dijilat media-media pesanan hingga muculnya isu-isu miring lainnya yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Tertutup dan bungkamnya PPTK Kepri Basor tersebut membuat banyak media meraba dalam informasi yang tidak pasti apakah Kominfo Kepri menjalin MoU dengan media telah menggunakan E-Katalog atau hanya berpatokan suka-suka saja? Tentu masih menjadi pertanyaan,sebab media ini telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada PPTK Kominfo Kepri Basor,namun belum ada sahutan.(as)
