Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dan konsultasi publik terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelaksanaan PP 26 tahun 2023. foto bersama.(*)
Tanjungpinang,potretkepri.com-Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, membuka acara Sosialisasi Peraturan Nomor Pemerintah 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dan konsultasi publik terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pelaksanaan PP 26 tahun 2023. Acara ini diadakan di Hotel Best Western Panbil, Batam, Selasa (25/07).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi misi dan rencana strategis, salah satunya adalah pengembangan potensi ekonomi berbasis maritim untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat rencana jangka panjang, seperti konsep ekonomi biru, yang memperkuat ekonomi dari sumber daya maritim dengan tujuan mensejahterakan daratan.
“Selaras dengan visi misi dan strategi jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau, penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan kehidupan,” kata Adi Prihantara.
Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kolaborasi dan kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadi penting untuk mencapai kesepahaman bersama. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diatur akan menjadi landasan berfikir atau filosofi dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memiliki fokus pada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut.
“Hal ini akan memacu Provinsi Kepulauan Riau untuk mengembangkan sektor kesulitan dan perikanan di masa mendatang, memberikan manfaat bagi generasi muda, masyarakat, dan aparat dalam menjaga kelestarian laut,” ujar Adi Prihantara.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sejalan dengan pemerintah pusat, memiliki misi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, berbagai strategi program telah dilakukan dalam bidang kesulitan dan perikanan, termasuk pembinaan dan pemberdayaan sektor perikanan dan kesulitan serta program asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan kecil.
Acara ini dimeriahkan oleh beberapa pihak, antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak DR. Kusdiantoro, Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, Bapak IR Suharianto, Deputi 3 BP Batam, Bapak Sudirman Said, para pelaku tambang pasir, perwakilan NGO/HSNI/Organisasi, tamu undangan, dan para narasumber. (Ca)
