PPKM Darurat Jawa-Bali, Menanti Keputusan Pemerintah

Jakarta , potretkepri.com-Saat ini Pemerintah Pusat masih fokus mengevaluasi PPKM Darurat yang kini sedang berjalan hingga batas tanggal 20 Juli mendatang dan masih menunggu waktu 2-3 hari kedepan untuk memutuskan apakah PPKM Darurat ini diperpanjang atau tidak.

Menko Kemaritiman dan Investasi , Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali , mengatakan beberapa hal yang sangat perlu diperlukan terkait PPKM Darurat ini.

” apakah PPKM ini diperlukan jangka waktu dan apakah diperpanjang , akan kami laporkan kepada Presiden dan dalam 2-3 hari kedepan kita akan umukan secara resmi ” ujar Luhut kepada awa media sambil ia minta maaf kepada masyarakat dikarenakan penanganan pencegahan Covid-19 masih belum optimal.

Luhut mengatakan , Covid-19 varian delta memiliki penularan yang lebih tinggi hingga mencapai 6 sampai 7 kali lipat sehingga sulit untuk mengatasi penularannya. Untuk itu ia meminta kerjasama dari semua pihak mengikuti prtokol kesehatan (prokes) serta mengikuti vaksinasi.

” menghadai varian delta ini penambahan rumah sakit dan dokter itu bersifat sementara atay hanyalah solusi sementara .solusi permanen adalah menjalankan protokol lesehatan yang ketat dan mempercepat vaksinasi yang prseiden perintah berkali-kali dan juga memeriksa berkali-kali. oleh sebab itu kita meminta kepada komponen masyarakat mematuhi prokes dan ketentuan-ketentuan selama periode PPKM Darurat ini ” ujar Luhut.

Saat ini masyarakat dibuat bingung terkait PPKM Darurat ini, dimana sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika pemerintah akan memperpanjangnya selama 6 minggu.

Kemudian ,Menteri PMK Muhadjir Effendi , mengatakan bahwa pemerintah memperpanjang PPKM Darurat Jawa-Bali hingga batas akhir Juli 2021.

Dukungan perpanjang PPKM Darurat juga datang dari anggota Komisi IX DPR-RI dari Farksi PDI Perjuangan , Nabil Haroen. Namun ia meminta pemerintah untuk memperbaiki pasilitas kesehatan bagi pasien Covi-19 . Ia juga meminta terhadap anggota TNI-Polri agar pengawasan dilakukan dengan cara pendekatan kemanusian bukan kekerasan.(red)