PKB: Sebaiknya Kepala Daerah Dipilih DPRD

oleh -13 Dilihat
oleh

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR mendukung usulan pemerintah yang menghendaki pemilihan umum bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, dan tidak secara langsung karena, dianggap lebih banyak mudharatnya ketimbang hal positifnya.

Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, pun membeberkan sejumlah masalah yang timbul akibat pemilukada secara langsung.

“Lihat saja seringnya timbul konflik horisontal. Adanya budaya politik dan kebanyakan pilkada ini berujung di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya, dalam diskusi publik bertema “Mahalnya Ongkos Pilkada”, yang diadakan di ruang Fraksi PKB, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Marwan mencontohkan seperti yang terjadi di pemilukada Jawa Timur, konflik horisontal terjadi dengan mudahnya. “Di Jatim sangat menyedihkan, antarkeluarga berantem, antar-kyai saling tidak enak komunikasinya. Makanya pilkada langsung ini tidak bagus,” katanya.

Anggota Komisi V DPR ini juga mencontohkan pemilukada di Jombang, Jatim, yang salah satu calonnya sampai harus menghabiskan biaya sebesar Rp40 miliar di pemilukada.

Dia pun mempertanyakan cara si calon mengembalikan puluhan miliar dana yang sudah dihabiskannya itu. “Bagaimana coba caranya sang calon mengembalikan dananya itu, kalau tidak ya lewat korupsi. Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada.”

Apalagi menurutnya masyarakat juga masih kurang baik menanggapi sistem berdemokrasi yang diterapkan di Indonesia. Sehingga demokrasi yang terjadi di pemilukada langsung biasanya selalu berujung pada politik uang.

“Demokrasi di Indonesia ini belum bagus, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah, dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab,” katanya.

Karena alasan-alasan itulah, kata Marwan, fraksi partainya memberi solusi agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan jika dipilih DPRD, maka jika kemudian diketahui ada money politic tentu akan mudah diketahui. “Karena itu kan pasti terorganisir,” tandasnya.