BATAM,potretkepri.com-Tujuh kepala daerah di Kepri akan dipilih dalam pilkada serentak akhir tahun ini. Mereka adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas.
Menjelang tahapan pilkada serentak, salah satu yang menjadi prioritas persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mengenai anggaran. Untuk pilgub Kepri, pemprov menyediakan dana Rp80 miliar dari pengajuan KPU Kepri Rp121 miliar. Sedangkan di pilwako Batam, dialokasikan Rp16 miliar.
Sementara Pemkab Bintan, telah mengalokasikan anggaran Rp9,7 miliar dan Rp1,6 miliar untuk Panwaslu. Kemudian Pemkab Lingga menyetujui anggaran yang diajukan KPU Lingga Rp10 miliar dan KPU Karimun mengusulkan Rp13,5 miliar, KPU Natuna mengusulkan Rp14,5 miliar, serta Pemkab Anambas mengalokasikan Rp4,5 miliar dari usulan KPU Rp17 miliar.
Ketua KPU Batam Agus Setiawan mengaku telah berkoordinasi dengan Pemko Batam terkait kebutuhan anggaran di pilwako Batam. Dana talangan akan menjadi alternatif operasional KPU Batam menjalankan tahapan pemilihan, sambil menunggu keluarnya dana hibah dari daerah.
“Pemko Batam sedang menyiapkan anggaran Rp16 miliar untuk penyelenggaraan pilwako Desember mendatang. Tahapan kemungkinan sudah berjalan mulai Mei nanti,” ungkapnya, kemarin.
Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengaku optimistis pilkada serentak berjalan lancar di Kepri. Namun terkait anggaran, KPU Kepri juga masih berjuang untuk mendapatkan alokasi sesuai yang diharapkan.
“Kami sudah mengajukan anggaran Rp121 miliar, namun Pemprov Kepri hanya mengalokasikan Rp80 miliar. Anggaran tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh KPU dan Bawaslu Kepri, serta kebutuhan pengamanan pilkada,” ungkapnya.
Komisioner KPU Kepri Marsudi menjelaskan, untuk pendanaan pilgub, Pemprov Kepri masih berpedoman pada dana cadangan Rp80 miliar yang telah dialokasikan di APBD murni 2015. Anggaran ini rencananya akan kembali dirasionalisasi, sebab berdasarkan perhitungan terakhir, dibutuhkan anggaran mencapai Rp121 miliar.
“Kami masih menunggu kebijakan Pemprov Kepri, karena kami hanya sebagai penyelenggara,” katanya. (R01)
