Kadispenda:Penghapusan PBB-P2 Tidak Cukup dengan Permen

oleh -14 Dilihat
oleh

pbbBATAM,potretkepri.com-Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendapatan Daerah akan menggelar Bulan Panutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 26 Maret 2015 mendatang. Bulan panutan ini akan dilaksanakan di aula Kantor Walikota Batam.

 

Jefriden tidak sependapat dengan pernyataan yang diutarakan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menghapus PBB-P2.Bahkan kata dia,intruski presiden dan peraturan menteri tersebut tidak mungkin dijalankan,mengingat PBB-P2 merupakan amanat UU nomor 28 tahun 2009,tercekuali jika ada UU yang baru dibuat untuk menganulir UU ini.

 

“Itu tidak mungkin, sebab PBB adalah amanat Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Kecuali kalau UU itu dicabut atau dibuat UU baru. Tidak bisa dengan instruksi presiden atau peraturan menteri,” kata Jefriden di Batam Centre, beberapa waktu lalu.

 

Berdasarkan UU 28/2009 tersebut, ada 11 kewenangan bidang perpajakan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Termasuk di dalamnya PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).Menurut Jefriden, PBB-P2 sangat penting untuk Batam. Bila PBB-P2 dan BPHTB dihapuskan, Batam berpotensi kehilangan Rp 300 miliar.“Rp 300 miliar itu sepertiga dari PAD (pendapatan asli daerah) kita,” ujarnya.

 

Jefriden mengatakan dengan adanya pernyataan menteri tersebut, ada sebagian masyarakat yang berpikir untuk menunda pembayaran PBB-P2. Meski dari pencatatan hingga Februari 2015 ini, sudah terealisasi Rp 5-6 miliar atau sekira 5 persen dari target yang ditetapkan Pemko Batam.

 

“Tahun lalu dua bulan pertama 4 persen, sekarang sudah 5 persen. Untuk potensi penurunan pajak, PBB memang tidak bisa jadi tolok ukur, karena sifatnya pajak tahunan dan berakhirnya di 31 Agustus. Beda dengan pajak hotel yang bisa dilihat per bulan,” kata Jefriden.(as/mediacenter)