BATAM,potretkepri.com-Tingginya kasus HIV/AIDS di Batam tak diimbangi dengan alokasi anggaran penanggulangan yang mencukupi. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, selama 2014 tercatat 117 jiwa melayang atau 2 sampai 3 orang meninggal karena HIV/AIDS.
Sementara untuk anggaran penanggulangan HIV/AIDS, pemerintah daerah hanya mengalokasikan Rp270 juta selama 2015. Anggaran ini sama dengan besarnya bantuan internasional, Global Fund untuk penanggulangan HIV/AIDS di Batam selama sebulan.
“Anggaran penanggulangan HIV/AIDS sangat kecil, hanya Rp270 juta di APBD 2015. Kasus cukup tinggi, tapi anggaran belum berpihak,” kata Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kota Batam Sri Rupiyati, kemarin.
Selain anggaran, kendala penanggulangan HIV/AIDS di Batam juga disebabkan belum siapnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batuaji dalam melayani pasien orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Penyuluhan dari Dinas Pendidikan (Disdik) juga minim, terutama untuk anak berusia 15 hingga 24 tahun.
“Tujuan penyuluhan agar anak-anak mampu menjadi pendidik bagi teman seumurannya,” katanya.
Kabid PLS dan PAUDNI Disdik Kota Batam Hasyimah mengatakan, Disdik tidak mendapat anggaran pencegahan dan penyuluhan HIV/AIDS. Selama ini penyuluhan dilakukan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami sudah mencoba menganggarkan, namun tak tahu kenapa selalu dicoret,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging menuding pemerintah telah gagal menanggulangi HIV/AIDS di Batam. Menurutnya, Pemko hanya memprioritaskan sektor pembangunan, tanpa menyadari dampak pertumbuhan dan perkembangan Batam.
“Saya mengajak semua pihak untuk merumuskan persoalan ini dan mencari solusinya,” kata Ketua Fraksi Hati Nurani Bangsa ini.
Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari mendukung penambahan anggaran bagi SKPD untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Ia juga meminta Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melibatkan Komisi IV DPRD Batam dalam melakukan pembahasan dan koordinasi.
“Kami minta agar Komisi IV DPRD dilibatkan dalam perencanaan, karena Komisi IV juga masuk dalam anggota KPA Batam,” ujarnya. (BE)
